e-Pelatihan

1) calon Peserta lulus seleksi administrasi dan melampirkan keputusan pengangkatannya sebagai CPNS;

2) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi menerima calon Peserta yang diusulkan oleh PPK Instansi Pemerintah asal Peserta dengan memprioritaskan berdasarkan:

a) urutan penetapan mulai bekerja atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS; dan

b) telah bekerja atau telah mendapatkan orientasi pada unit kerja yang sesuai dengan formasi CPNS;

3) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi pada:

a) Instansi Pemerintah Pusat dapat menerima usulan nama calon Peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi pada Instansi Pemerintah Provinsi asal Peserta dan setelah berkoordinasi dengan LAN; atau

b) Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menerima usulan nama calon Peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi pada Instansi Pemerintah Provinsi asal Peserta dan setelah berkoordinasi dengan LAN;

4) Dalam hal terdapat CPNS berkebutuhan khusus, Lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS wajib menyiapkan rencana dan sarana prasarana untuk pendampingan dan/atau fasilitasi yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhannya untuk mencapai tujuan pelatihan;

5) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi menetapkan jumlah dan nama Peserta sesuai dengan golongannya pada 1 (satu) tahun berjalan, yang dibuat secara terperinci dalam satu kelas per angkatan dan per kelompok pembimbingan;

6) Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5) adalah 40 (empat puluh) orang. Dalam hal jumlah Peserta:

a) lebih dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kelayakan proses pembelajaran, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN; atau

b) kurang dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan kondisi lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS. Aspek keuangan dan kondisi dimaksud adalah jaminan kecukupan anggaran dan kondisi lain yang memungkinkan pelatihan dapat berjalan dan mencapai tujuan pembelajaran.

7) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat menggabungkan Peserta golongan III dan golongan II dalam 1 (satu) angkatan dengan mempertimbangkan jumlah Peserta dan kemampuan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN;

8) Penggabungan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan pada angkatan terakhir penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS tahun berjalan atau pada angkatan terakhir penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan Instansi Pemerintah asal Peserta; dan

9) Penggabungan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 8) diberikan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik Peserta dan kebutuhan penilaian evaluasi Peserta, dan pencapaian tujuan pembelajaran.

(Sumber: Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021)