e-Pelatihan

Kegiatan penyelenggaraan jalan yang melintasi kawasan hutan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, khususnya terkait perizinan, pemanfaatan kawasan hutan, serta pemenuhan kewajiban oleh para pemegang izin.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, kegiatan di kawasan hutan wajib dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk hutan lindung dan hutan produksi, atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk hutan konservasi. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan harus memenuhi ketentuan administratif, teknis, serta dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan dokumen kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai ketidaksesuaian, antara lain pelaksanaan kegiatan di lapangan sebelum memiliki izin kehutanan, keterlambatan dan belum optimalnya pemenuhan kewajiban, serta belum kuatnya pemahaman terhadap mekanisme pengawasan dan konsekuensi hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 menekankan penguatan pengawasan dan penegakan hukum administratif sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan, meningkatkan disiplin, serta memastikan penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan. 

1. Memberikan pemahaman adanya potensi pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan jalan yang melintasi Kawasan hutan.
2. Memberikan pemahaman serta arahan terkait mekanisme dan tindak lanjut penyelesaia sanksi administratif.
3. Memberikan pemahaman untuk meminimalisir terjadinya sanksi administratif pada kegiatan penyelenggaraan jalan.