e-Pelatihan

Sasaran peserta Pelatihan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; dan

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah.

Persyaratan peserta Pelatihan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah:

1. Pendidikan minimal S1/D4 semua jurusan;

2. Diprioritaskan untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda pada Jafung Analisis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Ahli Pertama dan Ahli Muda, Jafung Perencana, Jafung  ke-Pu-an, Analis Kebijakan; dan

3. Masa Kerja di Bidang Pelaksana Teknis, Perencana dan Program Anggaran dan Keuangan min. 2 Tahun.

Kriteria umum widyaiswara adalah memiliki kompetensi sesuai dengan substansi materi pelatihan yang akan diampu dan sudah terdaftar dalam daftar kompetensi tenaga pengajar yang disusun oleh Pusbangkom JPW, Kementerian PU serta memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki sertifikat TOT teknik mengajar/teaching skill, dan TOT sesuai yang dipersyaratkan bidang yang diampu;

b. Memiliki pengalaman kerja/portofolio sesuai dengan materi pelatihan yang akan diampu dinyatakan melalui daftar riwayat hidup (CV); dan

c. Diprioritaskan memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga sertifikasi profesi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi (BNSP) sesuai dengan bidang yang diampu.

1) Memiliki sertifikat TOT Teknik mengajar/teaching skill atau mengikuti materi teknik mengajar;

2) Memiliki kompetensi tenaga pengajar atau memiliki pengalaman kerja di bidang terkait minimal 2 (dua) tahun atau latar belakang pendidikan linier atau dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi sesuai substansi materi yang akan diampu;

3) Jenjang jabatan minimal pejabat fungsional ahli madya untuk pelatihan pokok dan pejabat fungsional ahli muda untuk mata pelatihan penunjang/instruktur lapangan; dan

4) Pada kondisi tertentu, pejabat fungsional ahli muda dapat mengisi pelatihan pokok minimal memiliki pengalaman 8 delapan) tahun masa kerja di bidangnya.

5) Diprioritaskan memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga sertifikasi profesi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi (BNSP) sesuai dengan bidang yang diampu

1) Merupakan pejabat yang bertugas sesuai substansi terkait untuk materi kebijakan dan regulasi;

2) Diprioritaskan memiliki sertifikat TOT teknik mengajar/teaching skill dan memiliki pengalaman minimal 2 dua) tahun atau dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai substansi yang akan diampu, untuk pengajar materi selain kebijakan dan regulasi; dan

3) Diprioritaskan memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga sertifikasi profesi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi (BNSP) sesuai dengan bidang yang diampu.

1) Praktisi PU terdiri dari yang widyaiswara, pejabat fungsional dan pejabat struktural yang sudah purna bakti dan diprioritaskan kepada yang masih aktif mengikuti perkembangan keilmuan terkini yang dibuktikan dengan hasil evaluasi dan rekomendasi dari unit organisasi terkait;

2) Memiliki pengalaman sekurangnya 5 (lima) tahun di bidangnya serta kompetensi sesuai dengan substansi materi pelatihan yang akan diampu (dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi) dan sudah terdaftar dalam daftar kompetensi tenaga pengajar yang disusun oleh Pusbangkom terkait;

3) Memiliki jenjang jabatan minimal sebelum purnabakti adalah pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya;

4) Diprioritaskan memiliki sertifikat TOT teknik mengajar/teaching skill; dan

5) Diprioritaskan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh BNSP sesuai dengan bidang yang diampu.