e-Pelatihan

S1 di semua bidang keahlian; atau

D3 di semua bidang dengan pengalaman kerja di bidang terkait selama 5 tahun

Memiliki minat khusus di bidang pengolahan atau analisis data 

Kriteria Pengajar Widyaiswara

Memiliki kompetensi sesuai dengan substansi materi pelatihan yang akan diampu dan sudah terdaftar dalam daftar kompetensi tenaga pengajar yang disusun oleh Unit Kerja Penyelenggaraan Pengembangan sesuai dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan serta memiliki kriteria sebagai berikut:

Memiliki sertifikat TOT Teknik Mengajar/ Teaching Skill

Minimal widyaiswara ahli madya

Menguasai substansi terkait materi pelatihan yang akan diampu

Kriteria Pengajar Non Widyaiswara

Pejabat Fungsional memenuhi kriteria

Minimal Pejabat Fungsional Ahli Madya

Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja/portofolio sesuai dengan materi pelatihan yang akan diampu minimal 5 tahun atau pendidikan S2 dengan pengalaman kerja/portofolio sesuai dengan materi pelatihan yang akan diampu minimal 3 tahun

Pejabat Struktural memenuhi kriteria merupakan pejabat yang bertugas sesuai substansi atau memiliki pengalaman minimal 3 (dua) tahun di bidang terkait.

Praktisi memenuhi kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidangnya serta kompetensi sesuai dengan subtansi materi pelatihan yang akan diampu. 

Setelah mengikuti Pelatihan Policy Brief, peserta pelatihan diharapkan memiliki kompetensi dasar sebagai berikut.

Mampu menjelaskan advokasi dan komunikasi yang tepat dalam penyampaian kebijakan;

Mampu menjelaskan gambaran umum kebijakan publik dengan baik dan benar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan publik serta mampu memilih alternatif dan merumuskan rekomendasi kebijakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan

Mampu menyusun policy brief. 

Tujuan dari Pelatihan Policy Brief adalah untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam penyusunan policy brief melalui materi pokok Advokasi dan Komunikasi Kebijakan, Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Permasalahan dan Perumusan Alternatif Kebijakan Publik, dan Prosedur Penyusunan Policy Brief.